Kabar Jawa – Dinas Pendidikan Jawa Barat buka suara soal video viral siswa SD Karawang joget kemayu saat kelulusan. Siapa kepala sekolah di balik peristiwa itu?
Viral Siswa SD Joget Kemayu di TikTok, Siapa Kepala Sekolahnya?
Sebuah video berdurasi singkat yang memperlihatkan seorang siswa sekolah dasar di Karawang berjoget dengan gerakan lemah gemulai viral di platform TikTok.
Dalam rekaman tersebut, siswa laki-laki tampak mengenakan seragam sekolah dan menari layaknya perempuan diiringi musik ceria, sementara di latar belakang, sejumlah teman sekelas dan beberapa guru ikut berjoget sambil merekam momen tersebut di halaman sekolah.
Aksi ini menuai beragam komentar dari warganet, mayoritas bersifat negatif dan mengkritisi perilaku yang dianggap tidak sesuai norma.
Tak butuh waktu lama, video itu menyebar luas di media sosial dan mengundang perhatian publik, termasuk kalangan pejabat pendidikan. Salah satunya adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto, yang secara terbuka menanggapi kejadian tersebut. Ia menyayangkan tindakan itu, terutama karena terjadi di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat mendidik dan membentuk karakter anak.
Menurut Purwanto, gerakan yang diperagakan oleh siswa laki-laki itu dinilai keluar dari batas kepantasan dalam konteks norma masyarakat. Ia menilai bahwa perilaku seperti itu seharusnya diluruskan oleh para orang dewasa, baik dari pihak guru maupun orang tua. Ia menekankan pentingnya peran pendidik dalam mengarahkan anak untuk memahami nilai-nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat.
“Kalau dilihat dari sisi kepatutan, anak SD laki-laki yang berjoget dengan gaya seperti itu jelas berada di luar batas wajar. Ini harusnya menjadi tanggung jawab orang dewasa, guru, atau orang tua untuk membimbing dan mengoreksi,” ujar Purwanto.
Lebih jauh, ia menyoroti kenyataan bahwa kegiatan tersebut justru berlangsung dengan antusiasme para guru yang ikut serta. Situasi ini dianggap semakin memprihatinkan karena memperlihatkan kurangnya ketegasan dari pihak sekolah dalam menyaring aktivitas yang sesuai dengan nilai pendidikan.
Meski pengelolaan Sekolah Dasar berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang, Purwanto menyatakan bahwa prinsip moral dan kepatutan tetap harus dijunjung tinggi oleh semua satuan pendidikan, tanpa terkecuali.
“Saya cukup prihatin melihat para guru yang seharusnya menjadi panutan justru memberikan ruang kepada anak-anak untuk menampilkan perilaku yang tidak tepat. Ini bukan hanya persoalan siapa yang mengizinkan, tetapi juga soal tanggung jawab moral kita sebagai pendidik,” tegasnya.
Terkait hal ini, Purwanto menyatakan bahwa pihaknya akan segera menjalin komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang. Langkah tersebut diambil untuk mengingatkan kepala sekolah dan jajarannya agar lebih waspada terhadap aktivitas siswa di lingkungan sekolah, khususnya yang dapat memicu kontroversi atau menimbulkan kesan negatif di masyarakat.
“Kami akan berkoordinasi dengan kepala dinas di Kabupaten Karawang untuk memberikan peringatan kepada pihak sekolah, terutama kepala sekolahnya. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Anak-anak harus diarahkan jika perilakunya sudah menyimpang dari kewajaran,” ujarnya.
Meski belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan nama kepala sekolah SD yang bersangkutan, tekanan publik mulai mengarah kepada pihak sekolah untuk memberikan klarifikasi dan tanggung jawab atas insiden tersebut.
Sejauh ini, belum diketahui apakah akan ada sanksi atau pembinaan lebih lanjut terhadap guru maupun siswa yang terlibat dalam video viral tersebut.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa media sosial bisa menjadi bumerang bila tidak digunakan secara bijak, terlebih jika menyangkut dunia pendidikan. Para tenaga pengajar, sebagai pilar utama dalam membentuk karakter generasi muda, diharapkan lebih peka terhadap batasan antara kreativitas dan kepatutan.
Belum jelas siapa kepala sekolah yang bertanggung jawab, namun sorotan tajam kini tertuju pada manajemen sekolah yang dinilai lalai. Ke depan, pengawasan dan pembinaan terhadap siswa maupun guru diharapkan diperketat agar kejadian serupa tak lagi terjadi.
***
