Kabarjawa – Dalam upaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyiapkan strategi transisi energi di sektor ketenagalistrikan.
Salah satu langkah yang telah diambil adalah penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan di Indonesia.
Strategi RUKN untuk Transisi Energi
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ir Wanhar, menjelaskan bahwa RUKN berisi kebijakan yang mencakup proyeksi kebutuhan listrik di masa depan, optimasi ketersediaan energi, serta strategi pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik.
Penyusunan RUKN ini mengacu pada Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan melibatkan pemerintah daerah provinsi, sebelum akhirnya diputuskan melalui Keputusan Menteri.
Dalam acara Local Media Community 2025 di Surabaya pada Rabu (5/2/2025), Wanhar menekankan bahwa RUKN tidak hanya berperan dalam merancang sistem ketenagalistrikan nasional tetapi juga menjadi acuan utama bagi para pelaku usaha penyedia listrik, termasuk PT PLN (Persero).
Dokumen ini nantinya akan diikuti oleh Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) yang disusun oleh masing-masing pemerintah provinsi.
Peran Sektor Pembangkit Listrik dalam NZE 2060
Pemerintah menargetkan agar sektor pembangkit listrik berkontribusi signifikan dalam pencapaian NZE pada 2060.
Saat ini, terdapat 65 industri pembangkit listrik di Indonesia, termasuk PLN, yang harus beradaptasi dengan strategi pengurangan emisi karbon.
Wanhar menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam transisi energi adalah dominasi bahan bakar fosil, khususnya batu bara, dalam pembangkit listrik di Indonesia.
Sebagai solusi, batu bara akan secara bertahap digantikan oleh green ammonia (NH3). Meskipun demikian, batu bara tidak akan sepenuhnya dihapuskan hingga 2060.
Sebagai langkah awal, bahan bakar ini akan dicampur dengan bioenergi guna mengurangi emisi karbon.
Implementasi pencampuran bioenergi dengan batu bara saat ini sedang dalam tahap persiapan, dan akan diterapkan secara bertahap ketika harga bahan bakar alternatif sudah lebih terjangkau.
Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Teknologi Baru
Untuk semakin menekan emisi karbon, pemerintah juga akan mengoptimalkan berbagai sumber energi terbarukan seperti biomassa, panas bumi, tenaga surya, dan tenaga angin.
Selain itu, mulai tahun 2032, Indonesia direncanakan mulai mengadopsi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari diversifikasi energi.
Gas alam juga tetap akan dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik dalam periode transisi ini.
Pembangkit listrik tenaga air juga akan diperkuat, termasuk dengan mengadopsi teknologi pump storage, yaitu sistem penyimpanan energi dengan cara memompa air laut dan menggunakannya saat beban puncak.
Pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2027, sekitar 74 persen dari total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia berasal dari energi terbarukan.
Dengan strategi ini, konsumsi listrik per kapita diharapkan meningkat secara signifikan, dari 3.990 kWh pada tahun 2045 menjadi 5.000 kWh pada tahun 2060.
Komitmen pemerintah dalam mewujudkan Net Zero Emission 2060 di sektor pembangkit listrik tercermin melalui berbagai kebijakan dan strategi yang telah disusun dalam RUKN.
Dengan transisi bertahap dari energi fosil ke energi terbarukan, pemanfaatan teknologi baru, serta peningkatan efisiensi sistem ketenagalistrikan, Indonesia diharapkan mampu mencapai swasembada energi yang berkelanjutan.
Dengan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, target NZE 2060 bukanlah sekadar wacana, melainkan sebuah realitas yang dapat diwujudkan demi masa depan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.
***
