Kabarjawa – Progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kota malang masih terbilang cukup lambat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi bagi siswa di berbagai daerah, termasuk di Malang Raya progresnya program makan gratis masih lambat. Namun, pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala yang membuat jumlah penerima manfaat belum maksimal.
Salah satu hambatan utama adalah minimnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Berikut ulasan mengenai progres program MBG di Kota Malang dan Kabupaten Malang serta tantangan yang masih dihadapi.
Progres Pelaksanaan MBG di Kota Malang
Di Kota Malang, penerapan program MBG masih terbatas. Hingga saat ini, jumlah siswa penerima manfaat belum mencapai 1.000 orang.
Hal ini disebabkan oleh jumlah SPPG yang masih sangat minim. Saat ini, hanya ada satu SPPG yang beroperasi, yaitu SPPG Bahrul Maghfiroh. SPPG ini telah mulai beroperasi sejak pekan lalu dan melayani sekitar 700 siswa di SMPN 25 Kota Malang.
Pemerintah Kota Malang belum dapat menentukan target penerima manfaat MBG untuk tahun 2025 karena masih menunggu kepastian anggaran dari pemerintah pusat.
Selain itu, pelaksanaan MBG juga mendapatkan dukungan dari sektor swasta melalui program corporate social responsibility (CSR). Namun, sejauh ini baru dua sekolah yang menerima bantuan MBG dari CSR perusahaan ojek online, yaitu SDN 3 Lowokwaru dan SDN 1 Sumbersari.
Program MBG di kedua sekolah tersebut telah melalui uji coba sejak September 2024 dan mulai resmi berjalan pada 14 Januari 2025.
Pangkalan TNI AL (Lanal) Malang juga telah dipersiapkan untuk menjadi SPPG baru, tetapi hingga akhir Februari 2025, operasionalnya belum dimulai.
Meski demikian, Pemkot Malang tetap melakukan pendataan calon penerima manfaat. Saat ini, jumlah siswa yang terdata mencapai 137 ribu orang, mulai dari jenjang TK hingga SMP. MBG diberikan selama lima hari dalam seminggu, yakni dari Senin hingga Jumat.
Tantangan dan Kebutuhan SPPG di Kabupaten Malang
Kabupaten Malang memiliki cakupan wilayah yang lebih luas dibanding Kota Malang, sehingga kebutuhan SPPG jauh lebih besar.
Saat ini, sudah ada lima SPPG yang beroperasi, yaitu di Kodim 0818 Malang-Batu Kepanjen, Yayasan Annur 1 Bululawang, Desa Kuwolu Bululawang, Lanud Abdulrachman Saleh Singosari, dan Kecamatan Lawang. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal.
Kabupaten Malang masih membutuhkan tambahan 195 SPPG untuk mencukupi kebutuhan seluruh siswa yang berhak mendapatkan MBG.
Standarnya, satu SPPG dapat melayani hingga 3.500 siswa, tetapi saat ini belum semua SPPG dapat mencapai kapasitas maksimalnya.
Misalnya, SPPG Yayasan Annur 1 Bululawang baru mampu melayani 3.047 siswa per hari yang tersebar di 14 sekolah, termasuk TK Al Hikmah, MI Al Hikmah, MI Al Adroiyah, MI Nurul Yaqin, MI Taufiqiyah, dan MTs Unggulan Annur 1.
Setiap makanan yang disajikan oleh SPPG dikemas dalam wadah berbahan stainless untuk menjaga kebersihan dan kualitas gizi.
Menu yang diberikan mengikuti sistem rotasi 10+1 yang telah disusun oleh ahli gizi, sehingga setiap harinya menu akan berbeda dan kembali ke menu awal setelah siklus 10 hari selesai. Siswa yang memiliki alergi makanan juga sudah terdata, sehingga menu yang diberikan dapat disesuaikan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, mengungkapkan bahwa Kabupaten Malang idealnya membutuhkan total 200 unit SPPG untuk menjangkau seluruh siswa. Namun, dengan keterbatasan anggaran, hingga saat ini baru lima SPPG yang tersedia.
Meski telah dilakukan efisiensi belanja daerah hingga Rp 110 miliar, dana tersebut masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait jumlah SPPG yang masih sangat terbatas. Kota Malang baru memiliki satu SPPG yang beroperasi, sementara Kabupaten Malang masih membutuhkan tambahan 195 SPPG agar cakupan program dapat optimal.
Upaya kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keagamaan sudah mulai dilakukan, tetapi masih diperlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan seluruh siswa yang berhak mendapatkan manfaat dari program ini.
Dengan perencanaan yang lebih matang dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi lebih banyak siswa di Malang Raya.(Kabarjawa)
