KabarJawa.com – Baru-baru ini, jagat media sosial ramai membahas sebuah video yang memperlihatkan ketegangan para pejabat dengan Kepala Makan Bergizi Gratis (MBG). Lokasi kejadian tersebut diketahui berada di Trimulyo, Kabupaten Pesawaran, Lampung.
Dalam video yang beredar luas, tampak momen debat panas antara pengelola dapur dengan sejumlah pejabat daerah. Kasus ini menyita perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Untuk itu, berdasarkan informasi yang dihimpun KabarJawa.com, berikut adalah kronologi lengkap bagaimana dapur tersebut akhirnya diminta ditutup.
Berawal dari Kritik Orang Tua Siswa
Benang kusut permasalahan ini bermula ketika salah satu orang tua murid memberikan kritik mengenai menu makanan MBG yang diterima anaknya.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau kepala dapur setempat dikabarkan mendatangi langsung rumah orang tua murid yang bersangkutan.
Alih-alih mendapatkan solusi, pertemuan tersebut justru memicu konfrontasi. Puncaknya, kepala SPPG mengambil keputusan, dimana ia memutus jatah makan atau tidak memberikan paket MBG kepada dua orang siswa dari keluarga tersebut selama satu minggu.
Sidak Pejabat dan Pembelaan Pengelola
Keputusan untuk menyetop jatah makan ini kemudian berbuntut panjang. Reaksi keras bermunculan dari masyarakat dan warganet yang menilai tindakan tersebut berlebihan dan berpotensi mengganggu psikologis anak-anak yang tidak tahu apa-apa.
Merespons kegaduhan ini, pejabat DPRD setempat dikabarkan turun tangan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi dapur.
Di hadapan para pejabat, Kepala Dapur MBG Trimulyo memberikan klarifikasi. Ia membantah tuduhan telah melakukan intimidasi saat mendatangi rumah siswa.
Ia berdalih bahwa kedatangannya hanya bertujuan untuk menjelaskan petunjuk teknis pelaksanaan program agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun, penjelasan ini tidak langsung meredakan ketegangan yang sudah terjadi.
Alasan Anggaran
Situasi semakin memanas ketika dialog antara pengelola dan pejabat DPRD menyentuh substansi masalah. Para pejabat menegaskan bahwa jika memang ada persoalan administratif atau keberatan terhadap sistem, seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum atau musyawarah, bukan dengan menjadikan hak makan anak-anak sebagai alat hukuman.
Saat didesak apakah mulai hari itu makanan akan kembali dibagikan kepada dua siswa yang disanksi, kepala dapur justru memberikan jawaban yang menjadi titik balik kasus ini.
Ia berdalih soal anggaran, menyebut bahwa anggaran tidak berkurang namun alokasinya kini hanya untuk 3.831 siswa, bukan lagi 3.833 siswa.
Terancam Ditutup
Mendengar jawaban tersebut, pihak DPRD Pesawaran kemudian mengeluarkan keputusan tegas di tempat. Pihak berwenang pun meminta agar dapur tersebut segera ditutup dan pengelolanya diganti dengan pihak yang lebih kompeten dan bijaksana.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari dinas terkait mengenai hasil evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di lokasi tersebut pasca penutupan.***
