KabarJawa.com – Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera berdampak signifikan terhadap layanan kesehatan.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan sebanyak 87 rumah sakit dan 850 puskesmas sempat berhenti beroperasi akibat banjir dan lumpur tebal yang merendam fasilitas kesehatan di tiga provinsi.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menargetkan pemulihan total seluruh fasilitas kesehatan terdampak dapat diselesaikan pada Maret 2026. Pemulihan mencakup perbaikan gedung, penggantian ambulans, perbaikan alat kesehatan, serta pemenuhan kembali sarana penunjang layanan medis dan nonmedis.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan usai menghadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Central Medical Unit (CMU) RSUP Dr Sardjito, Kamis, 8 Januari 2026.
“Sekarang kita masuk tahap ketiga. Tahap terakhir ini adalah recovery total. Kita targetkan Maret ini recovery total dari seluruh rumah sakit dan puskesmas,” ujar Budi Gunadi Sadikin kepada wartawan.
Budi menjelaskan bencana di Sumatera menyebabkan gangguan serius terhadap layanan kesehatan. Banjir besar disertai lumpur tebal memaksa puluhan rumah sakit menghentikan operasional secara mendadak.
“Begitu bencana kena, layanan langsung berhenti beroperasi. Dalam tiga sampai empat hari kita langsung datang, kita bentuk tim, lalu kita temukan sembilan rumah sakit yang benar-benar tutup total karena banjirnya tinggi dan lumpurnya masuk sampai sebadan,” katanya.
Kondisi tersebut berdampak pada terhentinya akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terdampak, terutama pada fase awal bencana.
Tahap Awal Pemulihan Rumah Sakit
Pada tahap pertama penanganan, Kemenkes memprioritaskan pemulihan rumah sakit dengan tingkat kerusakan paling berat. Fokus dilakukan selama dua minggu pertama pascabencana.
Hasilnya, sembilan rumah sakit yang sebelumnya tidak dapat beroperasi sama sekali kembali melayani masyarakat.
“Pada 14 Desember, sembilan rumah sakit yang lumpurnya setinggi ini sudah bisa dibersihkan dan kembali beroperasi. Walaupun belum penuh, rumah sakit sudah bisa menerima pasien dan membuka layanan IGD,” ujar Budi.
Setelah layanan rumah sakit distabilkan, Kemenkes melanjutkan penanganan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dari 1.268 puskesmas di wilayah terdampak, 850 puskesmas sempat berhenti beroperasi akibat banjir dan kerusakan bangunan.
“Ketika kita masuk tanggal 1 Desember, kita temukan 150 puskesmas yang benar-benar tidak bisa beroperasi sama sekali. Lumpurnya tinggi, bangunannya berantakan, bahkan ada yang roboh,” ungkap Budi.
Percepatan pemulihan dilakukan hingga akhir Desember. Pada periode tersebut, hampir seluruh puskesmas kembali berfungsi.
“Di akhir Desember tinggal empat puskesmas yang belum beroperasi. Sisanya sudah bisa melayani pasien meski belum maksimal, karena ambulans masih rusak, alat kesehatan belum lengkap, dan kursi gigi banyak yang hancur,” katanya.
Layanan Pengungsi dan Wilayah Terisolasi
Memasuki tahap ketiga, Kemenkes mengerahkan puskesmas yang telah aktif untuk melayani warga di desa terisolasi dan pos pengungsian. Bencana ini menyebabkan sekitar 1.000 pos pengungsian dengan jumlah pengungsi mencapai 300 ribu orang.
“Tugas puskesmas sekarang memastikan layanan kesehatan warga berjalan seperti biasa. Namun, kondisi di pos pengungsian tidak biasa, sehingga kita harus mengirim relawan tambahan karena tenaga puskesmas tidak mencukupi,” ujar Budi.
Untuk mengatasi keterbatasan tenaga medis, Kemenkes mengoordinasikan 4.100 relawan kesehatan dari berbagai daerah dan organisasi.
“Banyak relawan datang dari Yogyakarta, UGM, Muhammadiyah, Dompet Dhuafa, rumah sakit, relawan berpengalaman COVID, Medical Science, Doctors Without Borders, hingga International Red Cross. Semua kita kelola dan kita rotasi setiap dua minggu,” jelasnya.
Selain itu, bencana juga merusak 205 unit ambulans. Pemerintah melakukan perbaikan dengan melibatkan berbagai produsen kendaraan.
“Dua minggu lalu kita sudah mendatangkan montir dari Astra, Daihatsu, KIA, Isuzu, dan Toyota Home Service. Sekarang sekitar 50 ambulans sudah selesai diperbaiki dan 80 unit masih berada di bengkel,” kata Budi.
Kerusakan Alat Kesehatan dan Kebutuhan Anggaran
Banjir turut merusak sebagian besar alat kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. Kemenkes mengirim teknisi untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.
“Hampir semua alat kesehatan terdampak banjir. Teknisi Siemens sudah kita kirim untuk memeriksa mana yang masih bisa diperbaiki dan mana yang harus diganti,” ujar Budi.
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp500 miliar untuk penggantian alat kesehatan yang tidak dapat diselamatkan.
“Anggaran itu sudah kita ajukan agar proses penggantian bisa berjalan cepat,” tegasnya.
Selain alat medis, kerusakan besar juga terjadi pada perlengkapan nonmedis. Kondisi ini menyebabkan layanan kesehatan belum pulih sepenuhnya.
“Kita kehilangan ratusan tempat tidur, kasur habis, komputer hampir semuanya rusak dan tidak bisa diperbaiki. Kita butuh ribuan komputer baru, termasuk mebel yang sudah tidak bisa digunakan lagi,” pungkas Budi.
Pemerintah menyatakan pemulihan layanan kesehatan di Sumatera terus berjalan sesuai tahapan, dengan target penyelesaian pemulihan total pada Maret 2026.
