Kabar Jawa – Dalam sebuah rapat resmi antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan jajaran kepala daerah se-Indonesia yang digelar pada Selasa, 29 April 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, suasana sempat mencair ketika muncul celetukan yang cukup menggelitik.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, tanpa ragu menyapa salah satu rekannya dengan panggilan tak biasa: “Gubernur Konten”. Panggilan tersebut ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Sapaan jenaka ini terlontar saat Rudy memberikan salam pembuka kepada para peserta rapat. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rasa hormat kepada seluruh tamu yang hadir, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri dan para pejabat eselon I, bupati, wali kota, serta gubernur dari seluruh penjuru negeri.
Ketika menyebut nama Dedi Mulyadi, Rudy langsung menyematkan julukan yang langsung mencuri perhatian: “Kang Dedi, Gubernur Konten. Mantap nih Kang Dedi.”
Meskipun bernuansa santai, sapaan tersebut tidak mengalihkan fokus utama rapat yang membahas isu-isu serius, seperti distribusi dana dari pemerintah pusat ke daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Rudy pun segera melanjutkan pemaparan terkait kinerja dan perkembangan pembangunan di Kalimantan Timur.
Ketika giliran Dedi Mulyadi berbicara, suasana kembali menarik saat ia memberikan tanggapan atas sapaan Rudy. Dedi tidak menampik julukan tersebut.
Ia justru menjadikan momen itu sebagai ajang untuk memaparkan bagaimana aktivitasnya di dunia digital, khususnya dalam membuat konten media sosial, membawa dampak positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Dedi, keaktifannya membuat konten di platform media sosial bukan semata untuk eksistensi pribadi, tetapi telah menjadi strategi komunikasi pemerintah yang efektif.
Ia menyebutkan bahwa sejak menerapkan pendekatan ini, anggaran untuk belanja iklan Pemprov Jabar mengalami penurunan drastis.
Dari yang sebelumnya mencapai Rp50 miliar untuk kerja sama dengan media massa, kini hanya diperlukan Rp3 miliar saja, tanpa mengurangi jangkauan informasi kepada masyarakat.
“Biasanya, anggaran iklan Pemprov Jabar untuk kerja sama media mencapai Rp50 miliar. Tapi sekarang cukup dengan Rp3 miliar, konten tetap viral, dan pesan pemerintah tetap sampai ke masyarakat,” ungkap Dedi dalam akhir pemaparannya.
Pernyataan Dedi Mulyadi ini mendapatkan respons positif dari berbagai pihak. Tidak sedikit yang menilai bahwa pendekatan kreatif seperti ini layak ditiru oleh kepala daerah lainnya, terutama dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perubahan perilaku konsumsi informasi masyarakat yang kini lebih banyak bersumber dari media sosial.
Julukan “Gubernur Konten” pun tidak lagi sekadar candaan dalam forum resmi tersebut. Sebaliknya, sebutan itu mencerminkan transformasi cara berkomunikasi pemerintah kepada publik, yang kini lebih adaptif, efisien, dan relevan dengan ekosistem digital.
Dengan pendekatan yang inovatif dan hasil nyata dalam penghematan anggaran, Dedi Mulyadi berhasil membuktikan bahwa pemanfaatan konten digital oleh pemerintah daerah bukanlah hal remeh.
Strategi ini tidak hanya menciptakan kedekatan antara pemerintah dan warga, tetapi juga menunjukkan bahwa konten berkualitas bisa menjadi solusi atas pemborosan anggaran tanpa mengorbankan efektivitas komunikasi publik.
***
