KABAR JAWA – Belakangan ini, istilah Truk Zero ODOL ramai menjadi omongan di berbagai platform media sosial.
Hal ini mencuat setelah ratusan sopir truk di sejumlah daerah di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, melakukan aksi demonstrasi besar-besaran.
Mereka melakukan mogok kerja serta memblokir jalur distribusi pada Kamis, 19 Juni 2025.
Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Truk Zero ODOL dan apa yang menjadi pemicu kemarahan para sopir truk tersebut?
Apa Itu Truk Zero ODOL?
Truk Zero ODOL mengacu pada kebijakan pemerintah untuk menghapus praktik Over Dimension Over Loading pada kendaraan angkutan barang.
ODOL sendiri adalah singkatan dari Over Dimension Over Loading, yaitu kondisi di mana truk atau kendaraan niaga lainnya mengalami modifikasi sehingga dimensinya melebihi ukuran standar pabrikan, atau diisi dengan muatan yang melampaui batas maksimal daya angkut yang diizinkan.
Praktik ODOL menimbulkan banyak risiko, mulai dari rem blong, kendaraan gagal menanjak, hingga kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di jalur menanjak atau menurun.
Melalui kebijakan Zero ODOL, diharapkan seluruh armada angkutan barang kembali menggunakan dimensi standar dan mematuhi batasan muatan yang telah ditetapkan.
Kronologi Demo Sopir Truk di Jawa
Pemerintah melalui Korps Lalu Lintas Polri mengumumkan program Indonesia Menuju Zero Over Dimension and Overloading sejak 1 Juni 2025.
Program ini diterapkan secara nasional dengan tiga tahapan penindakan, yaitu sosialisasi, peringatan, dan penegakan hukum.
Setiap kendaraan yang kedapatan melanggar akan dikenakan tilang di tempat.
Jika pelanggaran tetap berlanjut, truk bisa disita atau dokumen kendaraan seperti STNK dan KIR diblokir sementara sampai kendaraan dinyatakan layak jalan sesuai aturan.
Langkah ini memicu gelombang protes. Tepat pada Kamis, 19 Juni 2025, ratusan sopir truk di berbagai daerah di Jawa melakukan aksi mogok kerja dan unjuk rasa.
Mereka memblokir jalur distribusi sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Zero ODOL yang dinilai merugikan mereka.
Alasan Sopir Truk Menolak Kebijakan Zero ODOL
Walaupun kebijakan Zero ODOL memiliki tujuan yang baik untuk keselamatan bersama dan kelancaran lalu lintas, banyak sopir truk yang merasa terbebani.
Ada beberapa alasan utama yang menjadi sumber keresahannya, seperti:
Biaya Penyesuaian Truk
Agar kendaraan kembali ke ukuran standar pabrik, para sopir atau pemilik truk mandiri harus melakukan modifikasi.
Biayanya dinilai tidak sedikit, bahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah per kendaraan.
Pendapatan Berkurang
Truk yang sudah sesuai dimensi resmi otomatis hanya mampu membawa muatan lebih sedikit.
Hal ini membuat pendapatan sopir dan pemilik truk terpangkas, sementara tidak semua pengusaha barang bersedia menaikkan tarif angkut.
Belum Ada Solusi Tarif
Hingga kini, para sopir mengeluhkan belum ada kejelasan mengenai penyesuaian tarif angkut barang agar pendapatan mereka tetap layak di tengah kebijakan baru tersebut.
Akibat tekanan kondisi ini, para sopir truk pun memilih jalan aksi dengan harapan pemerintah mau membuka ruang dialog dan memberikan solusi terbaik, baik dalam bentuk tarif baru maupun insentif biaya modifikasi.
Kebijakan Penertiban dari Pemerinah
Jadi kesimpulannya, Truk Zero ODOL adalah kebijakan nasional yang bertujuan menertibkan praktik modifikasi truk yang berlebihan. Juga, penggunaan muatan yang melebihi kapasitas.
Meskipun bertujuan positif untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menjaga infrastruktur, kebijakan ini mendapat penolakan dari banyak sopir truk karena dinilai menambah beban biaya dan menurunkan penghasilan.
Gelombang protes para sopir yang terjadi pada 19 Juni 2025 lalu menjadi bukti nyata keresahan di lapangan, sekaligus sinyal bagi pemerintah untuk segera mencari jalan tengah agar keselamatan, kelancaran distribusi, dan kesejahteraan sopir tetap terjaga.***
