Yogyakata, Kabar Jawa – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, memilih tidak banyak berkomentar mengenai dinamika politik nasional yang berkembang terkait isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia.
Sri Sultan menegaskan bahwa persoalan pengunduran diri wakil presiden berkaitan dengan mekanisme ketatanegaraan yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karena itu, ia enggan memberikan penilaian maupun berspekulasi sebelum lembaga yang berwenang menentukan sikap secara resmi.
“Saya nggak bisa komentar ya, karena ketentuan-ketentuan mundur atau tidak kan di DPR,” ujar Sri Sultan saat menemui awak media di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Ngarsa Dalem, dinamika politik memiliki karakteristik tersendiri yang tidak selalu bisa diprediksi. Situasi politik juga masih berpotensi berubah sebelum DPR mengambil keputusan dan menentukan langkah konstitusional atas persoalan yang berkembang.
Sri Sultan mengaku belum mengetahui secara pasti mekanisme yang akan ditempuh DPR dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia mempertanyakan apakah lembaga legislatif akan langsung menjalankan konsekuensi dari putusan hukum yang ada atau justru menempuh mekanisme pemungutan suara atau voting.
“Saya tidak punya komentar lebih dulu, karena peristiwa politik itu berbeda dengan kondisi-kondisi yang lain. Kecuali kalau sudah ada sikap DPR, masalahnya kan bisa dihitung nanti. Apakah pengertiannya dengan keputusan MK sama itu terus mesti tinggal melaksanakan atau pakai voting? Saya kan nggak tahu,” jelasnya.
Sri Sultan menilai komentar terhadap persoalan politik yang belum memiliki kepastian justru berpotensi menimbulkan penafsiran berbeda di tengah masyarakat. Ia memilih menunggu perkembangan resmi daripada menyampaikan pendapat yang belum memiliki landasan keputusan yang jelas.
Dengan nada berseloroh, Raja Keraton Yogyakarta tersebut menyebut dirinya bukan peramal yang mampu memastikan bagaimana perkembangan politik nasional ke depan.
“Ya secara politik kondisinya seperti ini terus saya suruh apa? Ya kan? Tadi risikonya, risikonya untuk punya komentar kan saya bukan peramal,” tutur Sri Sultan.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan sikap kehati-hatian Sri Sultan dalam menyikapi persoalan politik nasional. Ia tidak ingin memberikan komentar yang justru memperkeruh situasi ketika mekanisme penyelesaian persoalan belum berjalan secara terang.
Sikap serupa juga ia tunjukkan ketika awak media menanyakan kemungkinan penurunan foto resmi Gibran Rakabuming Raka di sejumlah instansi pemerintahan menyusul berkembangnya isu tersebut.
Sri Sultan menegaskan bahwa urusan pemasangan maupun penurunan foto resmi pejabat negara merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ia tidak ingin mencampuri keputusan yang berada di luar kewenangannya sebagai Gubernur DIY.
“Ya, itu kan urusannya keputusan pemerintah, bukan saya. Hal seperti itu, kamu hanya tanyanya akan menimbulkan ucapan saya bisa kontra atau tidak,” tegas Ngarsa Dalem.
Selain persoalan mekanisme pengunduran diri dan foto resmi wakil presiden, awak media juga meminta tanggapan Sri Sultan mengenai sosok ideal yang layak mengisi posisi wakil presiden apabila terjadi pergantian kepemimpinan.
Namun, Sri Sultan kembali memilih tidak memberikan pandangan mengenai figur yang pantas menduduki jabatan tersebut.
Menurutnya, penentuan sosok pengganti wakil presiden merupakan persoalan yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional dan keputusan Presiden. Karena itu, ia meminta awak media mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Presiden.
“Yang ditanya itu tanya Presiden, maunya pengganti siapa dari siapa,” kata Sri Sultan.
Sri Sultan tidak ingin masuk terlalu jauh dalam pembahasan mengenai figur maupun konfigurasi politik yang berpotensi muncul apabila terjadi perubahan pada posisi wakil presiden.
Ia memilih menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan.
Meski enggan memberikan komentar lebih jauh mengenai polemik pengunduran diri Gibran, Sri Sultan tetap menyampaikan harapan terhadap situasi politik nasional.
Ia berharap berbagai dinamika politik yang berkembang tidak mengganggu stabilitas pemerintahan maupun kehidupan masyarakat. Menurutnya, Indonesia membutuhkan suasana politik yang lebih tenang agar aktivitas pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
Sri Sultan menekankan pentingnya menjaga kondusivitas di tengah berbagai perbedaan pandangan politik. Ia berharap seluruh proses politik dapat berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku tanpa memicu konflik berkepanjangan.
“Saya punya harapan kehidupan, aktivitas berpemerintahan dan politik bisa lebih tenang, bisa lebih baik ya kan,” tutur Sri Sultan.
Harapan tersebut menjadi pesan penting di tengah berkembangnya berbagai isu politik nasional yang melibatkan jabatan wakil presiden. Sri Sultan tidak ingin perbedaan pandangan maupun polemik politik menghambat jalannya pemerintahan dan menciptakan ketegangan di tengah masyarakat.
Menutup keterangannya, Sri Sultan juga menyinggung kedewasaan masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan politik. Ia menilai publik saat ini telah memiliki kemampuan untuk menentukan sikap dan memberikan penilaian sendiri terhadap isu-isu yang berkembang.
Menurutnya, masyarakat tidak selalu membutuhkan komentar dari setiap tokoh publik untuk memahami persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik.
“Kalau hal-hal yang banyak menimbulkan konflik juga publik punya pendapat sendiri,” pungkas Sri Sultan.
