Penggantian Tanah Kas Desa Terdampak Tol di Magelang: 16 Desa Kantongi Izin, 6 Sudah Terima UGK
Oleh Bagus • 19 November 2026 • 4 menit baca
Magelang, Kabar Jawa – Proses penggantian tanah kas desa (TKD) yang terdampak pembangunan jalan tol di Kabupaten Magelang mulai menunjukkan perkembangan. Sejumlah pemerintah desa kini bersiap mencari lahan pengganti agar aset desa tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.
Dari 37 desa yang memiliki TKD terdampak di tujuh kecamatan, sebanyak 16 desa telah memperoleh persetujuan Gubernur Jawa Tengah dan izin Bupati Magelang. Namun, dari jumlah tersebut, baru enam desa yang menerima pencairan uang ganti keuntungan (UGK).
Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dispermades Kabupaten Magelang, Nuryanto, menyebut enam desa yang telah menerima UGK meliputi Pabelan, Bligo, Bojong, Plosogede, Keji, dan Pagersari. Sementara itu, desa lainnya masih menyelesaikan tahapan administrasi dan pengurusan perizinan.
“Dari 37 desa yang TKD-nya terdampak, sampai saat ini ada 16 desa yang sudah mendapatkan persetujuan gubernur dan izin bupati. Dari jumlah itu, enam desa sudah pencairan,” ujarnya di Aula Balai Desa Keji, Selasa (17/11/2026).
Nuryanto menjelaskan, pencairan UGK bukan menjadi akhir dari proses penggantian aset desa. Pemerintah desa masih harus mencari tanah pengganti yang memenuhi persyaratan dan mengikuti sejumlah tahapan sebelum lahan tersebut resmi menjadi aset desa.
Prosesnya dimulai dari pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), kemudian dilanjutkan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Setelah itu, pemerintah desa melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah.
Jika sudah mencapai kesepakatan, calon tanah pengganti ditetapkan melalui peraturan desa dan musyawarah desa. Dokumennya kemudian diajukan kepada bupati untuk diteruskan kepada gubernur guna mendapatkan persetujuan.
Setelah izin diterbitkan, barulah dilakukan pembayaran kepada pemilik tanah, pelepasan hak, balik nama, hingga pensertifikatan.
“Setelah muncul hasil ukur dari BPN, tahap selanjutnya disampaikan ke KJPP untuk dinilai. Kemudian dilakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah. Setelah ada kesepakatan, ditetapkan sebagai calon tanah pengganti dan dimintakan persetujuan bupati serta gubernur,” jelas Nuryanto.
Saat ini, Desa Bojong telah memperoleh hasil pengukuran dan peta situasi dari BPN. Sementara itu, Desa Keji dan Bligo masih melengkapi berkas pernyataan pemilik tanah agar hasil pengukuran dan peta situasi bisa diterbitkan.
Secara keseluruhan, proses fasilitasi dan perizinan penggantian TKD di Kabupaten Magelang telah berjalan sekitar 70 persen. Dispermades terus mendampingi pemerintah desa agar seluruh tahapan sesuai ketentuan, termasuk Permendagri Nomor 3 Tahun 2024.
Nuryanto menegaskan, penggantian TKD harus dilakukan secara tertib agar aset desa tetap terlindungi dan tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum pada masa mendatang.
Desa Keji Siapkan 29 Bidang Tanah Pengganti
Salah satu desa yang mulai bergerak mencari lahan pengganti adalah Desa Keji, Kecamatan Muntilan. Kepala Desa Keji, Siti Rahayuningsih, mengatakan terdapat 20 bidang tanah bengkok dengan luas total sekitar dua hektare yang terdampak pembangunan jalan tol.
Nilai ganti rugi seluruh bidang tersebut mencapai sekitar Rp23 miliar. Setelah menerima UGK, pemerintah desa mulai mengidentifikasi tanah milik warga yang berpotensi dibeli sebagai pengganti.
Sejauh ini, sebanyak 29 bidang tanah telah didaftarkan untuk proses pengukuran. Meski begitu, belum semua bidang dipastikan akan dibeli karena masih harus melewati pemeriksaan dan penilaian.
“Sudah ada warga yang mau menjual. Kemarin yang diukur, kita mendaftarkan hampir 29 bidang,” katanya.
Siti mengatakan, pemerintah desa mengutamakan pencarian tanah pengganti yang masih berada di wilayah Desa Keji. Jika tidak tersedia lahan yang memenuhi persyaratan, pencarian dapat diperluas ke desa lain sesuai ketentuan.
Kualitas tanah juga menjadi pertimbangan penting. Pemerintah desa menginginkan lahan yang subur, dekat dengan jaringan irigasi, serta memiliki akses jalan memadai.
Pertimbangan tersebut tidak lepas dari fungsi tanah bengkok selama ini yang dimanfaatkan untuk pertanian, terutama tanaman padi dan sebagian jagung sesuai musim tanam.
Siti mengakui, beberapa lahan terdampak tidak bisa ditanami secara optimal saat musim kemarau karena keterbatasan air. Meski demikian, pemerintah desa tetap mengarahkan pengadaan tanah pengganti pada lahan pertanian produktif.
Proses administrasi penggantian TKD di Desa Keji sebenarnya telah berjalan sejak 2020. Pemberkasan sempat mengalami penyesuaian akibat perubahan ketentuan dan dokumen yang harus dipenuhi. Kini, pemerintah desa mulai memusatkan perhatian pada pencarian dan pengukuran calon lahan pengganti.
Pagersari Baru Membentuk Tim Pencari Tanah
Tahapan berbeda dijalani Pemerintah Desa Pagersari yang juga telah menerima pencairan UGK. Sekretaris Desa Pagersari, Eva Dwi Haryadi, menyebut terdapat tujuh bidang TKD seluas sekitar satu hektare yang terdampak pembangunan jalan tol.
Nilai ganti rugi yang diterima desa tersebut mencapai lebih dari Rp16 miliar.
Meski sudah menerima pencairan, Pagersari masih berada pada tahap awal pencarian lahan pengganti. Pemerintah desa sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kini membentuk tim panitia pencari tanah.
“Tanahnya belum. Kita baru proses pembentukan tim panitia pencari tanah pengganti. Nanti prosesnya dilaksanakan oleh tim panitia,” terang Dwi.
Seluruh TKD terdampak di Pagersari merupakan lahan pertanian, mayoritas berupa sawah yang selama ini dimanfaatkan untuk menanam padi. Karena itu, pemerintah desa perlu memastikan lahan pengganti nantinya tetap memiliki fungsi dan produktivitas yang sebanding.
Proses penggantian TKD di sejumlah desa tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga aset desa di tengah pembangunan infrastruktur. Pemerintah desa tidak hanya dituntut menyelesaikan administrasi, tetapi juga memastikan lahan pengganti benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.***
Tag: Jalan Tol, Pembangunan Jalan Tol, Tanah Kas Desa Magelang
Artikel Terkait
Operasi Gabungan di Jepara, Bea Cukai Sita 67.800 Batang Rokok Ilegal, Jadi yang Terbanyak Sepanjang 2026
Jepara, Kabar Jawa – Bea Cukai Kudus bersama petugas gabungan menyita 67.800 batang rokok ilegal dari sejumlah warung yang tersebar di wilayah Kabupaten Jepara dalam operasi gabungan yang…
18 November 2026 • 2 menit baca
BMKG Sebut 27 Wilayah di Jateng Berpotensi Cuaca Ekstrem hingga 20 November 2026, Ahmad Luthfi Minta Warga Selalu Waspada
Semarang, Kabar Jawa – Masyarakat Jawa Tengah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan berlangsung hingga 20 November 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat…
18 November 2026 • 3 menit baca
Pemkot Magelang Tata Makam Mbah Kiai Langgeng, Kembangkan Wisata Religi Terintegrasi dengan Gunung Tidar
Magelang, Kabar Jawa – Pemerintah Kota Magelang mulai memperkuat potensi wisata religi dengan menata kawasan makam Mbah Kiai Langgeng di Taman Kyai Langgeng (TKL). Upaya ini tidak sekadar…
17 November 2026 • 3 menit baca
