Kabar Jawa – Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Yogyakarta menghadirkan lanskap pergerakan massa yang berbeda. Sekitar 1.560 demonstran gabungan mahasiswa, elemen buruh, hingga suporter sepak bola tumpah ruah di jantung kota. Mereka mengawinkan semangat pergerakan pemuda dengan ekspresi visual yang solid dan pesan kritik yang bernas.
Rangkaian aksi unjuk rasa terbagi dalam beberapa gelombang dan titik kumpul sejak pagi hingga siang hari. Aliansi UMY Bergerak bersama Gelora memulai aksi pertama di kawasan Titik Nol Kilometer pada pukul 10.00 WIB dengan mengerahkan sekitar 350 orang. Memasuki pukul 13.00 WIB, giliran gabungan Forum BEM DIY, BEM Nusantara, Gempur, dan HMI Cabang Yogyakarta menggelar aksi di Gedung DPRD DIY dan Titik Nol Kilometer. Pada jam yang sama, Aliansi Jogja Memanggil memadati kawasan Kepatihan dan Jalan Malioboro dengan kekuatan massa terbesar mencapai sekitar 1.000 orang.
Simbolisme Salam Tiga Jari dan Tiga Warna Mataram
Pemandangan menarik terlihat dari atribut dan gestur yang diusung para peserta aksi. Gestur salam tiga jari diacungkan secara serentak. Gestur yang meminjam simbolik budaya populer film The Hunger Games ini melambangkan cita-cita kebebasan, kesetaraan, serta persaudaraan warga sipil.
Selain itu, warna biru, hijau, dan merah mendominasi pakaian serta bendera massa aksi. Penggunaan tiga warna ini merujuk pada rekonsiliasi gerakan suporter sepak bola lokal di Tanah Mataram, yakni PSIM Jogja (biru), PSS Sleman (hijau), serta Persiba Bantul dan Persis Solo (merah). Semangat “Mataram Islah” yang dulu mengubur rivalitas antar-klub kini dipinjam menjadi kode solidaritas sosial untuk mengawal kebijakan publik.
Melalui bahasa visual tersebut, massa menyampaikan belasan tuntutan mendesak yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah.
Di sektor lingkungan, massa menuntut penetapan status kebakaran hutan sebagai bencana nasional dan penghentian perampasan tanah rakyat. Pada isu ekonomi dan pekerjaan, mereka mendesak penyediaan lapangan kerja yang layak, penyesuaian kenaikan upah buruh, serta jaminan perlindungan bagi pengemudi ojek daring.
Tuntutan lain mencakup pembebasan biaya pendidikan, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, penolakan rencana pembangunan batalion teritori militer, hingga pengusutan tuntas dugaan kasus korupsi Stadion Mandala Krida.
Respon Pemimpin Daerah dan Strategi Pengamanan Humanis
Pemerintah Daerah DIY dan aparat keamanan menyikapi gelombang unjuk rasa ini dengan pendekatan yang terbuka.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional setiap warga negara yang tidak boleh dilarang. Senada dengan Gubernur, Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga mengimbau agar penyampaian pendapat berjalan damai dan tidak dirusak oleh aksi anarkis.
Dari sisi kepolisian, Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan memastikan personel pengamanan diterjunkan tanpa senjata api maupun peluru tajam. Petugas difokuskan untuk mengawal ketertiban umum sekaligus melindungi kawasan cagar budaya dan destinasi wisata agar terhindar dari aksi vandalisme.
Mengenai peran pengamanan swakarsa, Kepala Satpol PP DIY Bagas Senoadji menginstruksikan kelompok Jaga Warga untuk tidak diterjunkan ke titik demo. Berdasarkan Pergub DIY Nomor 41 Tahun 2023, Jaga Warga difokuskan menjaga ketenteraman dan keamanan di tingkat kampung masing-masing guna mencegah potensi konflik sosial.
