Pemprov Jateng Raih Penghargaan Indonesia Kita Award 2026 Berkat Program Kecamatan Berdaya

Kabar Jawa – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) meraih penghargaan Indonesia Kita Award 2026 kategori Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui program Kecamatan Berdaya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman serta ramah bagi perempuan dan anak.

Menurutnya, kehadiran pemerintah harus mampu memberikan kepastian dan kemudahan akses terhadap layanan pengaduan, pendampingan, hingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak,” kata Luthfi di malam penganugerahan Indonesia Kita Award 2026 di Hotel Patra Jasa, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Salah satu upaya konkret Pemprov Jateng dalam memperkuat perlindungan kelompok rentan diwujudkan melalui program Kecamatan Berdaya.

Program ini menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan sekaligus pemberdayaan masyarakat, dengan mendekatkan akses layanan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan.

Instrumen penting dalam program tersebut adalah Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA). Hingga saat ini, RPPA telah terbentuk di seluruh 576 kecamatan di Jawa Tengah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, mengungkapkan bahwa hingga 9 November 2026, sebanyak 2.886 masyarakat telah mendapatkan layanan melalui RPPA.

Jumlah tersebut terdiri atas 799 layanan konseling, 1.898 penanganan kasus, dan 189 layanan rujukan. Data ini menunjukkan bahwa RPPA tidak sekadar dibentuk sebagai kelembagaan, tetapi telah beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tugas kita adalah bagaimana RPPA itu memberikan pelayanan yang terbaik. Kita terus lakukan akselerasi, bagaimana Kecamatan Berdaya itu bisa memasifkan RPPA sehingga lebih berdampak, perempuan dan anak-anak terlindungi,” ujar Uswatun.

Ia menambahkan, upaya perlindungan tidak hanya berfokus pada pelayanan dan pendampingan dalam penyelesaian kasus kekerasan. Pemprov Jateng juga mengutamakan langkah pencegahan agar kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan sejak dini.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, DP3AKB Jateng dalam waktu dekat akan menggelar “training of trainers” (ToT) bagi fasilitator pencegahan dan penanganan kekerasan.

Fasilitator akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pengurus pondok pesantren, kepolisian, sekolah, hingga relawan.

Selain itu, Pemprov Jateng juga berencana berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk mendorong adanya payung hukum bagi keberadaan fasilitator tersebut.

“Kami akan bertemu Menteri PPA, untuk meminta payung hukum terkait dengan adanya fasilitator untuk pencegahan dan penanganan kekerasan,” kata Uswatun.

Melalui penguatan program Kecamatan Berdaya dan perluasan layanan RPPA, Pemprov Jateng berharap upaya perlindungan perempuan dan anak semakin merata, mudah diakses, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.***