KabarJawa.com– Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta kembali menorehkan terobosan besar dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
Tidak hanya menghadirkan sistem digital dan tenant layanan terpadu, kini MPP resmi menghadirkan layanan home care untuk menjangkau warga disabilitas secara langsung di lokasi mereka.
Inovasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membangun pelayanan yang inklusif, adil, dan ramah bagi semua kalangan masyarakat.
Kontribusi Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas instansi demi memperluas jangkauan layanan publik.
Menurutnya, pelayanan publik tidak boleh hanya terfokus pada gedung dan tenant, tetapi harus menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Walaupun baru tiga tahun berdiri, MPP telah memberikan kontribusi luar biasa. Namun, kita harus terus meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat dan investor merasa terbantu sekaligus yakin berinvestasi di Kota Yogyakarta,” ujar Wawan
MPP kini juga menyiapkan satu unit MPP Mobile untuk menjangkau warga di titik-titik tertentu, terutama mereka yang kesulitan datang ke kantor pelayanan.
Selain itu, MPP membuka tenant rumah disabilitas dan memperkuat sistem layanan dengan pendekatan home care, di mana petugas mendatangi langsung warga disabilitas yang membutuhkan pelayanan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, Budi Santosa, menyampaikan bahwa sejak Kemenpan-RB resmikan pada 6 Oktober 2022, MPP Kota Yogyakarta telah menghadirkan 31 tenant dengan total 130 layanan.
Akses Layanan
Semua layanan tersebut terintegrasi dengan berbagai platform, mulai dari aplikasi Print Front Home, MPP Digital, OSS (Online Single Submission), hingga layanan PBG dan SLF.
“Sejak awal berdiri, akses layanan terus meningkat. Tahun 2023 tercatat 130.814 pengguna, naik menjadi 166.010 pada 2024, dan hingga triwulan ketiga 2025 sudah mencapai 119.000 pengguna,” ungkap Budi.
Beberapa layanan terfavorit masyarakat antara lain layanan Dukcapil, pembayaran pajak dari BPKAD, hingga layanan perbankan.
Selain itu, MPP juga menghadirkan Klinik Perizinan Investasi (Kliperinves). Klinik ini sudah bermanfaat bagi lebih dari 3.500 pengguna sebagai pusat konsultasi perizinan.
Dalam kesempatan yang sama, Pamorti Parasista, Asisten Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Perwakilan DIY, menekankan pentingnya kehadiran Standar Pelayanan Publik (SPP) di setiap tenant MPP.
Ia menyebut, masyarakat masih membutuhkan kepastian terkait mekanisme pelayanan, sarana prasarana, serta informasi tarif yang harus transparan.
“Kami berharap, SPP di MPP dilengkapi secara detail agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka saat mengakses layanan. Dengan begitu, kualitas pelayanan akan semakin meningkat dan warga merasa lebih terlayani secara adil,” tegas Pamorti.
Momentum HUT ke-3 MPP Kota Yogyakarta tidak hanya berisi seminar, tetapi juga dengan berbagai agenda sosial dan budaya.
Rangkaian acara akan berlangsung hingga 6 Oktober mendatang.
- Donor darah pada 3 Oktober
- MPP Award bagi tenant dan petugas terbaik
- Acara kenduri yang mengusung gerakan ramah lingkungan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS)
Wawan Harmawan menutup pesannya dengan ajakan reflektif. Ia menekankan bahwa Kota Yogyakarta memiliki kekhasan budaya dan filosofi tata ruang yang harus terus dijaga. Pelayanan publik harus cepat, tepat, dan tetap memperhatikan aturan serta kearifan lokal.
“Inovasi pelayanan inklusif ini harus menjadi pijakan agar Yogyakarta semakin dipercaya sebagai kota yang ramah investasi dan ramah masyarakat,” ujarnya.
Dengan berbagai inovasi tersebut, mal pelayanan publik Kota Yogyakarta kini tidak hanya sekadar pusat layanan terpadu. Namun, ia juga tampil sebagai role model pelayanan publik inklusif di tingkat nasional.
Layanan home care, tenant disabilitas, serta MPP Mobile menjadi bukti nyata bahwa pelayanan publik bisa hadir di tengah masyarakat. (ef linangkung)
